KDRT – KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan merupakan suatu fenomena yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini dibeberapa daerah. Kekerasan tersebut juga merupakan isu yang paling sulit untuk dipahami sekaligus paling bermuatan emosi. Ini adalah isu yang paling personal, sekaligus paling politis juga. Ketika membahasnya mau tidak mau kita membawa diri sendiri juga, membawa pengalaman-pengalaman kita, luka-luka batik kita dan penyembuhannya.

Kekerasan identik dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berupa penganiayaan fisik saja, melainkan berupa kekerasan batin serta mental (psikis). Perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya berusia antara 25-40 tahun dan berasal dari berbagai golongan, misalnya: ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, buruh, dll.

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan KDRT. Hal ini berhubungan dengan adanya diskriminasi gender dalam bentuk sterotype atau pemberian citra baku terhadap perempuan, misalnya perempuan itu harus menuruti apa kata suami. Bagi suami yang tidak baik hal itu dijadikan senjata agar sang istri taat pada suami. Apabila sang istri menolak permintaan suami maka suami bisa saja melakukan tindak kekerasan kepada sang istri. Kekerasan yang dilakukan pun bisa dalam bentuk apa saja.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Secara eksternal, KDRT terjadi akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya ataupun terhadap pasangannya.

Kasus-kasus kekerasan yang muncul dimasyarakat pun tidak sedikit, hanya saja kurang terekspose oleh media sehingga seolah-olah tidak ada apa-apa. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan 119.107 kasus kekerasan perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2011 dan 95,61 persen merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan sisa kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2011 kebanyakan terjadi diruang publik. Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi masih saja kasus kekerasan yang terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat kedua korban kekerasan perempuan setelah Jawa Tengah.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh perempuan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kejiwaan yang mencapai 103.691 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3.222, serta kekerasan seksual sebanyak 1.398 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat ada 289 kasus trafficking perempuan. Kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus-kasus yang terungkap, masih banyak kasus kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap. Kasus kekerasan terhadap perempuan biasanya disebut sebagai kasus gunung es, karena dibalik jumlah kasus yang terungkap ternyata masih banyak kasus yang tidak terungkap.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan harusnya Negara berperan untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut tercermin dalam munculnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga.

KDRT jika dikaji dalam perspektif politik dilihat dari bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya. Pemerintah wajib menjaga situasi agar tidak terjadi KDRT. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi wajib dilaporkan kepada aparat Negara, baik itu kekerasan fisik maupun psikis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *